Bandung, Rumpuns – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyerahkan 35 Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan satu Indikasi Geografis (IG) kepada masyarakat Jawa Barat. Penyerahan ini menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi dan melestarikan kekayaan budaya daerah.
35 KIK untuk 10 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Sebanyak 35 KIK diserahkan kepada 10 kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bogor. KIK tersebut mencakup beragam kekayaan budaya, mulai dari upacara adat, kesenian, hingga makanan tradisional.
Kopi Robusta Java Sanggabuana Raih Indikasi Geografis
Selain KIK, Menkumham Yasonna juga menyerahkan satu Indikasi Geografis (IG) untuk Kopi Robusta Java Sanggabuana dari Kabupaten Karawang. IG ini merupakan pengakuan atas keunikan dan kualitas kopi robusta yang dihasilkan di wilayah tersebut, yang dipengaruhi oleh faktor geografis seperti iklim, tanah, dan ketinggian.
Perlindungan Hukum dan Pemanfaatan Ekonomi Kekayaan Intelektual
Dalam sambutannya, Yasonna menekankan pentingnya KIK sebagai aset penting bagi masyarakat adat. KIK mencerminkan identitas budaya, kearifan lokal, dan warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan.
“Pencatatan KIK bukan hanya untuk tujuan pelestarian, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas kekayaan intelektual mereka,” ujar Yasonna. “Jangan sampai kekayaan budaya kita diambil oleh negara lain.”
Lebih lanjut, Yasonna mendorong pemanfaatan ekonomi dari kekayaan intelektual yang telah tercatat. “Selain pencatatan, perlu elemen komersialisasi agar pemegang hak KIK dapat memperoleh keuntungan ekonomi,” tambahnya.
Dukungan Pemerintah dalam Pembangunan Ekosistem Kekayaan Intelektual
Pemerintah Indonesia terus berupaya mendukung pembangunan ekosistem kekayaan intelektual. Salah satunya adalah dengan menandatangani Traktat Internasional tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan sistem kekayaan intelektual di Indonesia.
Selain itu, Kemenkumham juga telah menetapkan tahun 2024 sebagai tahun Indikasi Geografis. Langkah ini bertujuan untuk melindungi produk-produk unggulan daerah dari penyalahgunaan atau pemalsuan, serta mempromosikannya sebagai bagian dari identitas budaya dan alam Indonesia.
Penyerahan 35 Sertifikat KIK dan satu IG bagi masyarakat Jawa Barat oleh Menkumham Yasonna Laoly merupakan langkah penting dalam melindungi dan melestarikan kekayaan budaya daerah. Dengan adanya perlindungan hukum dan dukungan pemerintah, diharapkan kekayaan intelektual ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia. ***
