Palembang, RUMPUNS – Puluhan anggota DPD Himpunan Keluarga Taman Siswa (Himpka) Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka mengecam kisruhnya proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Sumsel 2024 yang dinilai “ugal-ugalan”.
Massa aksi menuntut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Teddy Meilwansyah, untuk mundur dari jabatannya, termasuk jajaran di bawahnya. Sayangnya, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, sedang berada di Jakarta sehingga tidak dapat menemui para pengunjuk rasa.
“Kami mendesak Pj Gubernur Sumsel untuk segera mengganti dan memecat Kadisdik Sumsel dan Plh (Sutoko), Kabid dan Kasi SMA dan SMK yang kami anggap gagal dan bertanggung jawab dalam carut-marutnya PPDB 2023 dan 2024,” tegas Koordinator Aksi, Musmulyono.
Temuan Ombudsman Sumsel yang mengungkap adanya kecurangan terhadap 911 calon peserta didik baru menjadi bukti kuat bagi Himpka bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang terstruktur dan masif.
Tuntutan Himpka Sumsel
Selain menuntut pergantian Kadisdik, Himpka Sumsel juga mendesak Pj Gubernur untuk segera membenahi carut-marut PPDB 2024 yang telah berdampak pada psikologis anak dan menyebabkan putus sekolah bagi anak-anak kurang mampu di Sumatera Selatan.
Mereka juga meminta Elen Setiadi mencabut Surat Keputusan (SK) Pj Gubernur Sumsel nomor 234/KPTS/DISDIK/2024 dan mengembalikan Peraturan Gubernur (Pergub) 13/2021 yang dianggap lebih sesuai dengan kearifan lokal. Himpka berpendapat bahwa Permendikbud 1/2021 belum bisa diterapkan di Sumsel karena kurangnya infrastruktur yang memadai.
Kasubag Protokol Setda Sumsel, Agung, yang menemui massa aksi, berjanji akan menyampaikan tuntutan Himpka Sumsel kepada Pj Gubernur.
Aksi unjuk rasa Himpka Sumsel ini menjadi sorotan tajam terhadap carut-marutnya PPDB 2024 di Sumatera Selatan. Tuntutan mereka untuk mengganti Kadisdik dan membenahi sistem PPDB menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak. Kegagalan dalam menangani masalah ini tidak hanya akan merugikan siswa dan orang tua, tetapi juga akan merusak citra pendidikan di Sumatera Selatan. ***
