Kayuagung, Rumpuns – Menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) menggelar serangkaian kegiatan untuk meneguhkan komitmen dalam upaya pencegahan korupsi. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kepala desa.
Pj Bupati OKI, Asmar Wijaya, saat membuka rangkaian acara peringatan Hakordia di Kayuagung, Rabu (5/12/2024), menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mencegah korupsi.
“Komitmen ini menjadi momentum yang penting bagi kita semua untuk terus melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi di Ogan Komering Ilir,” kata Asmar Wijaya.
Pencegahan Korupsi melalui Pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCP)
Asmar Wijaya menjelaskan bahwa salah satu wujud komitmen Pemkab OKI dalam pencegahan korupsi adalah melalui pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Pemenuhan MCP ini merupakan bagian upaya pencegahan korupsi, serta usaha kita semua untuk lebih serius dalam menjaga integritas,” ucapnya.
MCP merupakan sistem pemantauan yang dikembangkan oleh KPK untuk mencegah korupsi di pemerintah daerah. Melalui MCP, KPK dapat memantau implementasi program pencegahan korupsi di daerah dan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program tersebut.
Rangkaian Kegiatan Hakordia 2024 di Kabupaten OKI
Untuk meneguhkan komitmen pencegahan korupsi di Kabupaten OKI, berbagai kegiatan diselenggarakan dalam rangka memperingati Hakordia 2024, diantaranya:
- Lomba puisi antikorupsi tingkat pelajar: Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini kepada generasi muda.
- Seminar antikorupsi bagi anggota DPRD, ASN, dan kepala desa: Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi di kalangan penyelenggara negara.
- Focus Group Discussion (FGD) antikorupsi: FGD ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan mencari solusi terbaik dalam menangani isu korupsi di daerah.
Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Korupsi
Inspektur Kabupaten OKI, Syaparudin, S.P., M.Si, CGCAE, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan korupsi.
“Kami mengajak seluruh pihak yang memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pengawasan anggaran negara untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menangani isu korupsi di daerah,” ungkap Syaparudin pada kegiatan FGD antikorupsi di kantor Bupati OKI.
Syaparudin menjelaskan bahwa FGD yang digelar bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya pengawasan internal yang efektif, serta meningkatkan kapasitas aparat pengawas dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.
“Kolaborasi yang lebih kuat antara Kepolisian, Kejaksaan, Kodim, Saber Pungli, serta OPD dan Kecamatan sangat penting dalam memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.
Dukungan KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di OKI
Penyuluh Antikorupsi KPK, Riznaldi, menyampaikan bahwa KPK akan terus memberikan dukungan kepada Pemkab OKI dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Kami berharap, kolaborasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat semakin memperkuat integritas birokrasi dan mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi,” ujar Riznaldi.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Korupsi
Riznaldi menekankan pentingnya sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel sebagai upaya pencegahan korupsi yang lebih konkret.
“Selain penegakan hukum, langkah preventif melalui transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pencegahan korupsi. Pemerintah daerah harus aktif dalam membangun dan mengimplementasikan sistem yang meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran,” jelasnya.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Pemerintah Indonesia telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Stranas PK bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi secara nasional melalui berbagai aksi pencegahan yang terintegrasi.
Pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi
Pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan, melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, dan menumbuhkan budaya antikorupsi di lingkungan sekitarnya.
Pemkab OKI menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hakordia 2024. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari KPK diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan korupsi di Kabupaten OKI dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (dhi)
